Polemik UU Pemilu di DPR RI Sampai DPRA
Selamat beraktifitas sahabat Stemians.
Apa anda masih ingat dengan postingan saya yang kemarin yang berjudul Lucunya Pembahasan UU Pemilu di Gedung Parlemen yang menjadi polemik di DPR RI sampai tingkat DPRA. Dengan permasalahan yang terjadi di DPR RI, fraksi PA di DPRA melakukan langkah hukum untuk menyikapi UU Pemilu yang telah menyakiti dan mencabut UUPA yang berkaitan dengan KIP dan Panwaslih Aceh dan Kabupaten/ Kota yang ada di Aceh.
Menurut Azwar AG Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) di harian Serambi Indonesia edisi 24 Juli 2017 menyatakan "Kecolongan yang dialami Aceh menurut Azwar AG terjadi karena Tim Forbes Aceh kerjanya hanya tidur, kalau hanya untuk tidur kenapa mesti di Senayan". Menurut analisa saya, DPR RI dan DPD perwakilan Aceh hanya duduk diam saja dan tidak aktif dalam setiap pengambilan keputusan di Senayan. Seharusnya mereka perwakilan rakyat Aceh harus benar-benar selektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Aceh, apalagi ini menyangkut dengan pencabutan 2 pasal UUPA yang merugikan rakyat Aceh. DPR RI dan DPD perwakilan Aceh bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, tetapi mereka bisa duduk di senayan karena rakyat Aceh yang memilih.
Aryos Nivada sendiri menyebutkan "aturan yang ada dalam UUPA tidak harus disesuaikan/ seragamkan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, karena Aceh berbeda punya kekhususan sendiri". Pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan. Logika inilah yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, karena pada kenyataannya belum ada satupun pasal didalam UUPA yang di ubah oleh Pemerintah Pusat, tetapi dicabut.
Bukan kali ini saja, Pemerintah Pusat melukai rakyat Aceh, sudah kesekian kalinya. Sebelumnya peresmian Kecamatan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebagai Titik Nol Islam Nusantara menuai kontroversi, yang seharusnya peresmian Titik Nol Islam Nusantara berada di Aceh. Harapan saya masyarakat Aceh yang masih awam didunia politik, coba di tinjau kembali UU Pemilu yang baru beberapa hari disahkan ditinjau kembali. Kalau begini, Pemerintah Pusat menyalakan api didalam sekam. Jangan sampai kami masyarakat Aceh membuat mosi tidak percaya kepada Pemerintah Pusat, karena tidak mempertimbangkan Aceh punya kekhususan dengan daerah lain yang ada di Indonesia.
Kalau sahabat menyukai postingan saya silahkan di upvote dan ikuti @amryksr untuk bisa melihat postingan saya selanjutnya di feed anda.
Postingan yang sangat bermakna @amryksr, memang selama ini Pemerintah Pusat seperti pernyataan Anda yang menyalakan api dalam sekam.
Setelah beberapa poin dari UUPA dihilangkan, kembali beberapa waktu yang lalu melakukan blunder dengan meresmikan titik nol Islam Nusantara berada bukan pada titik yang seharusnya.
Belum lagi polemik beberapa waktu yang lalu masalah dengan gambar Mata Uang.
Semoga kedepan Pemerintah kita peka akan kejadian-kejadian seperti ini.
nice sharing good post.
Thank you for taking the time to see my post @shaheer001
postingan yang sangat bagus dan bermanfaat ,
Semoga postingan abg ini sampek ke pemerintah pusat dan mengakui atas kesalahnya..
Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat postingan saya @abyadi.
Semoga saja postingan ini mewakili masyarakat Aceh lainnya
sore menjelang malam, postingan yang sangat luar biasa.
Terima kasih sudah mau mengunjungi postingan saya @husaini
Upvoted & Followed you.
Need your support on post...
Top 9 World's Best Value Holiday Destinations in 2017
https://steemit.com/holiday/@swaticute/top-9-world-s-best-value-holiday-destinations-in-2017
Good post....hanya saja kekhususan itu, satu persatu mulai dihilangkan....selamat berkarya semoga sukses selalu
Itu lah yang jadi permasalahannya @saifmmc
Selalu tampil brilian dengan postingan politic nya @amryksr ...terima kasih telah berbagi
Cuma itu yang bisa saya berbagi @nayya24.
Semoga saja anda puas dengan postingan saya
Memang pemerintah pusat selalu menyama ratakan kebijakannya, kebijakan-kebijakannya selalu sarat dengan kepentingan partai tertentu, dan kepentingan wilayah tertentu, saya rasa perwakilan aceh di senayan bukan tidak mensuarakan kepentingan aceh pasti kalah voting dengan suara orang lain, suara perwakilan aceh tidak banyak didukung daerah lain, kalo pun ada mungkin minoritas, ibaratnya kepentingan aceh tidak terwakili kebijakan pusat dan pemerintah daerah lain, harus ada semacam kejutan agar pusat dapat memperhatikan aceh, namun Kadang pusat juga memproteksi dan memasang perwakilannya di daerah untuk meredam hal yang negatif bila akan terjadi. Harusnya indonesia kembali seperti dulu yaitu negara serikat indonesia, jadi ada negara-negara bagian, kalo seperti sekarang pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan pembangunan sda dan sdm di seluruh indonesia, contoh pembangunan daerah terpencil yang masih minim, apalagi wilayah kalimantan, sungguh ironi memang, kadang kebijakan pun di finansialkan di kepentingan golongan, begini lah bangsa kita, harus ada yang merubah perlu kesadaran untuk ini semua, apa yang dikatakan soekarno terbukti "nanti yang akan membuat kalian tidak bersatu adalah karena bangsamu sendiri"
Sekarang semua sarat dengan kepentingan
Politik mamandum hehe
Yayayaya
This post has been ranked within the top 80 most undervalued posts in the second half of Jul 24. We estimate that this post is undervalued by $16.20 as compared to a scenario in which every voter had an equal say.
See the full rankings and details in The Daily Tribune: Jul 24 - Part II. You can also read about some of our methodology, data analysis and technical details in our initial post.
If you are the author and would prefer not to receive these comments, simply reply "Stop" to this comment.