SURABAYA, Kabarpasee.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, melalui akun _twitter-_nya menyesalkan sikap Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, yang mempolisikan Dandhy Dwi Laksono, seorang aktivis dan juga jurnalis hanya karena opininya di media massa.

AJI Surabaya menilai Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tak ubahnya dengan kaum “sumbu pendek”, yang tidak siap berdebat secara ilmiah dan gampang tersinggung.

“Ternyata sumbu pendek juga,” twit @aji_surabaya sembari menyispkan link opini yang ditulis Dandhy, yang kemudian menjadi dasar pihak pelapor untuk mempolisikan dirinya.

ternyata sumbu pendek juga.. https://t.co/KEq1AxzcJu

— AJI SURABAYA (@aji_surabaya) 6 September 2017

Sikap kader underbow PDI-P tersebut memang sangat disesalkan oleh banyak pihak dan memicu kecaman massal di sosial media.

Sikap tersebut dianggap sebagai langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan akan menjadi blunder bagi PDI-P sendiri, yang selama ini memposisikan diri sebagai pejuang demokrasi di negeri ini.

Sekedar untuk diketahui dan diingat, bahwa sebutan “Sumbu Pendek” atau “Kaum Bumi Datar” selama ini sering digunakan oleh mereka yang pro terhadap rezim yang berkuasa saat ini dan partai pengusungnya untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka. Sebutan-sebutan tersebut dianggap kolot, tidak demokratis dan anti terhadap data dan fakta.

Berikut beberapa pendapat yang disuarakan oleh para netizen,menanggapi kasus pelaporan Dandhy ke polisi.

“Yang cari kesempatan bisa melapor-laporkan biasanya para partisan, yang sedang kegenitan. Mencari sorotan agar bisa mencuri perhatian Pemegang kekuasaan. Siapa tahu terciprat jabatan,” tulis Sulistyanto Soejoso di status _Facebook-_nya sebagai bentuk dukungan untuk kasus Dandhy.

“Rasanya aneh karena tulisan ini mas Dandhy Dwi Laksono dipolisikan. Jika dibaca dengan teliti, mas Dandhy menulis sesuai dengan data yang ada. Di tengah konflik Rohingya yang sekarang terus terjadi, ada persoalan serius yang terjadi di negara kita. Mas Dandhy merefleksikannya lewat tulisan ini. Tentu dengan data, tak asal tulis dan sebar berita hoax. Harusnya data dilawan dengan data pula. Sehat selalu dan terus semangat mas Dandhy! #sayabersamadandhy,” tulis Indra Nugraha.

Sementara itu Redemptus Kristiawan dalam statusnya menulis: “Kegiatan menyatakan pendapat tidak boleh diatur secara kriminal, karena KUHP adalah produk kolonial. Dukung Dandhy Dwi Laksono“.

Dharma Setyawan juga menulis sebagai berikut: “Ketika para pengagum rezim takut dengan tulisan kritis dan terlalu reaktif tanpa memikirkan bantahan, saat itu demokrasi memang hanya jadi gincu kekuasaan. Lawan! 13 tahun Munir. Salut untuk Mas Dandhy Dwi Laksono“.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP.

Baca juga: Bandingkan Megawati dengan Aung San Suu Kyi, Dandhy Dwi Laksono dipolisikan Kader PDI-P

Pasalnya di dalam akun media sosial tersebut, Dandhy menulis status terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri soal petugas partai, saat Joko Widodo terpilih sebagai presiden, juga mengenai data 1.083 warga Papua yang ditangkap di Pemerintahan Jokowi.

Dari status tersebut, Dandhy juga menjelaskan seolah Megawati Jokowi telah melakukan perbuatan jahat kepada warga Papua.

Menurut Ketua Repdem, Abdi Edison, dalam alur tulisan Dandhy mulai dari paragrafnya menyandingkan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati Soekarnoputri. Di bagian berikutnya, disebutkan mengenai kegeramannya atas peristiwa pembantaian yang terjadi di Myanmar (Rohingya).

Yang kemudian dari peristiwa itu membuat keprihatinan bersama, dan oleh Dandhy lantas dicari persamaan-persamaan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati Soekarnoputri.

“Kami menilai ada upaya penggiringan opini bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI Perjuangan sama dengan Aung San Suu Kyi, pada konteks lebih mengutamakan kekerasan dalam memerintah,” terang Abdi Edison di SPKT Polda Jawa Timur, Rabu (6/9).[]