Kolak dingin

Home » Nanggroe » Kutaraja
Surya Paloh Warning Aceh
Sabtu, 12 Mei 2018 14:33

Surya Paloh Warning Aceh
SERAMBI/HARI MAHARDHIKA
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh menyerahkan buku biografi dirinya kepada Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng usai memberikan kuliah umum di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (11/5). SERAMBI/HARI MAHARDHIKA

• Menghadapi Berakhirnya Dana Otsus

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh me-warning Pemerintah Aceh terkait akan berakhirnya kucuran dana otonomi khusus (otsus) dari Pemerintah Pusat sekitar 10 tahun lagi. Politisi yang lahir di Banda Aceh itu mengingatkan Aceh harus benar-benar siap untuk menghadapi fase itu pada tahun 2028 nanti, jika tidak akan sangat berat.

“Kalau Aceh tidak siap, tidak mempersiapkan diri untuk berakhirnya masa otsus, ya itu berat sekali buat Aceh, harus diakui itu bukan berita yang menggemberikan, saya me-warning itu berbahaya,” kata Surya Paloh saat diwawancarai awak media, usai dirinya mengisi kuliah umum tentang ‘Reformasi Menuju Restorasi Indonesia’ di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (11/5).

Surya Paloh berada di Aceh sejak kemarin. Mantan anggota MPR RI ini pulang kampung untuk menghadiri serangkaian kegiatan hingga Minggu (13/5) besok. Agendanya antara lain wisuda siswa-siswi Sekolah Sukma Bangsa, menhadiri kampanye calon bupati/wakil bupati Pidie Jaya yang diusung NasDem, dan dua agenda yang sudah dilaksanakan kemarin yaitu pertemuan dengan ulama dan kuliah umum di Unsyiah.

Terkait dana otsus yang ditanyai Serambi, Surya Paloh juga mengatakan, selama ini Pemerintah Aceh terlihat sangat mengandalkan kucuran dana otsus, namun sangat disayangkan PAD untuk Aceh tidak meningkat. “Saya lihat roda administrasi pemerintahan ini terlalu mengandalkan otsus, sementara PAD tidak mampu kita naikkan. Pembinaan sumber daya manusia kita sendiri masih jalan di tempat,” kata Paloh didampingi Ketua DPW NasDem Aceh Zaini Djalil, Rektor Usnyiah Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, dan para tokoh lainnya.

Oleh karena itu, kata Paloh, Gubernur Aceh perlu didukung untuk mempersiapkan hal itu, pemerintah daerah, eksekutif, dan legislatif, masyarakat juga demikian, bersatu untuk menyiapkan sebuah strategi menghadapi fase berakhirnya dana otsus pad 2028 mendatang. “Tapi bagi NasDem satu, kalau memang bisa berperan dari hasil pemilu yang akan datang, bisa memberikan hasil yang signifikasn, bolehlah kita bilang sama pemerintah pusat, saya kan lahir di sini masa nggak bisa perpanjang sikit otsus ini,” ujar Surya Paloh sambil tertawa.

Serambi juga menanyakan dua kebijakan Gubernur Aceh yang belakangan berpolemik, yaitu Pergub APBA dan pelaksanaan hukuman jinayat yang dipindah ke dalam lembaga pemasyarakatan, dia mengatakan, “Tentunya harapan satu, apapun kebijakan gubernur, baik itu dalam peraturan daerah atau peraturan gubernur, kalau itu bermakna untuk memberikan suasana yang lebih kondusif, percepatan pembangunan, kemudian peran dan parsipasi publik yang lebih tumbuh, kenapa tidak. Setidaknya tiga hal ini muncul dengan peraturan baru itu. Jika tidak menghasilkan tiga hal tersebut, untuk apa membuat peraturan baru.”

Titip pesan ke Jokowi
Sejumlah ulama sepuh di Aceh juga menggelar pertemuan singkat dengan Surya Paloh sekira pukul 10.00 WIB, kemarin, di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh. Para ulama Aceh yang hadir, seperti Waled Nu Samalanga, Waled Husaini, Abi Daud Hasbi, Aba di Lamno, Abu Haji Abdullah dari Aceh Timur, Tgk Baihaqi Yahya, Abu Yazid Abdya, termasuk Abu di Lam Kawe, dan pimpinan pondok pesantren/dayah.

Dalam pertemuan itu, para ulama menyampaikan beberapa hal kepada Surya Paloh dan menitip pesan kepada Presiden Jokowi di Jakarta. “Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Surya Paloh yang berhubungan dengan Aceh dan nasional, dan tolong dibisikin ke Pak Jokowi,” kata Waled Nuruzzahri atau Waled Nu Samalanga.

Salah satu yang disampaikan Waled Nu adalah, ulama di Aceh ingin Pemerintah Pusat melahirkan kementerian pondok pesantren di Indonesia. “Jangan sedikit-sedikit kami ke dinas PK, merengek-rengek di Dinas PK atau di badan dayah,” kata Waled Nu.

Menurut Waled Nu, bisa saja pemerintah melahirkan kementerian ini, mengingat Aceh sudah menjadi pionir dalam hal itu, yaitu adanya badan atau dinas dayah. “Akarnya sudah ada, tinggal didirikan saja, Jawa Timur juga sudah meminta hal yang sama. Pak Surya Paloh tolong bisikkan ini ke Pak Jokowi,” pungkas Waled Nu.

Empat hal lainnya yang diminta para ulama untuk disampaikan ke Presiden Jokowi yaitu meningkatkan kerja sama yang harmonis antara ulama dan umara sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh sesuai Qanun Syariat Islam, memberdayakan pesantren atau dayah di Aceh yaitu dengan menghibahkan lahan atau tanah pertanian untuk keutuhan dan kelanjutan pondok pesantren, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bendungan-bendungan irigasi supaya lebih menghasilkan produk-produk pertanian di Aceh. (dan)