Ingatan tentang Upacara Bendera dan Nasionalisme

Berita Serambi Indonesia kemarin memberikan perasaan bercabang ketika saya membacanya. “Tiga kampus di Aceh Terindikasi Paham HTI”, kata Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Bambang Soetjahyo (Serambi, 29/9). Seperti diketahui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah Indonesia sebagai implikasi pemberlakuan UU Ormas No. 17 tahun tahun 2013. Sebenarnya UU itu disahkan sejak masa Pemerintah SBY-Boediono, tapi tidak kunjung diimplementasikan.

Tentang pernyataan Wakapolda Aceh itu tentu bukan isu kacang rebus. Sebagai pimpinan kepolisian kedua tertinggi di Aceh tentu komentarnya jauh dari efek Apa Lahu atau Apa Tanya. Catatan intelejen pasti memberikan kesimpulan dan statistik. Namun yang perlu dilihat bagaimana indikator tentang ke-HTI-an kampus-kampus di Aceh yang tiga itu.

Bisa jadi virus khilafah juga sudah masuk di benak dosen. Mungkin bisa dilihat dengan munculnya pengasaman pemahaman atas nasionalisme, yang salah satunya keengganan menghormati bendera Merah Putih. Tentang momentum menghormati bendera, kejadian yang terbaru dilaksanakan oleh komunitas pemerintahan dan perguruan tinggi adalah perayaan 17 Agustus lalu.

Tahun ini saya ikut upacara bendera itu, seperti juga tahun lalu. Tahun lalu saya mendapatkan undangan untuk mengikuti upacara di Istana Negara, tapi karena tak memiliki biaya saya batalkan hadir. Tahun ini upacara bendera dilaksanakan di kampus utama Universitas Malikussaleh, Reuleut, Aceh Utara.

Secara psikologis, saya merasa tak ada yang spesial. Yang spesial mungkin karena baru kali ini saya membeli baju Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) setelah bertahun-tahun. Baju Korpri awal yang saya miliki berwarna hijau toska. Warna terbaru lebih ranum birunya. Demikian pula peci, baru saya beli di toko souvenir pada malam sebelum upacara.

Sebenarnya saya bukan pengikut upacara bendera yang konsisten. Bertahun-tahun lalu saya agak malas mengikuti upacara beginian. Penyebabnya tak lain suasana kampus yang tidak begitu nyaman. Setelah terjadi reformasi kampus, meskipun hanya setengah matang, suasana agak lebih sehat. Kali ini suasana lebih akrab untuk bercanda. Lebih cair dan lunak.

Satu hal yang menjadikannya bermakna adalah ketika harus menghormati Sang Saka Merah-Putih. Hampir semua kami melakukannya, kecuali seorang pejabat yang tidak menghormati bendera saat itu. Gosip pun terlesat di kalangan dosen dan karyawan. Saya tak ingin menyebut namanya di sini, karena bisa berakibat fatal. Apalagi di tingkat nasional baru ada Perppu yang menjadi alasan legal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); organisasi yang menolak demokrasi, konsep NKRI, dan memuja khilafah.

Ingatan akhirnya jatuh pada kisah-kisah yang hidup di sekitar. Kakek saya dari ibu adalah seorang veteran. Di masa tuanya orang-orang memanggilnya Tgk (Kapten) Ibrahim Hatta. Ia pernah menjadi pejabat di masa-masa awal pembentukan Kodam Iskandar Muda yang saat itu dipimpin Kolonel Husein Yusuf. Saya pandangi foto-fotonya masa itu. Dari cerita ibu saya, pada suatu waktu setelah DI/TII padam, ia sempat menghempang Hasan Saleh, panglima DI/TII.

Saya yakin bukan karena masalah ideologi tapi ada masalah-masalah lain. Revolusi kadang datang berbiang dusta. Histeria politik hanya yang dipandang mata publik. Namun kisah-kisah personal akan menjadi aib jika dipublikkan.

Kakek dari ayah saya, Teuku Abdurrahman, pernah menjabat wedana di Meulaboh. Pada masa DI/TII ia diburu hingga harus menghilangkan gelar “uleebalang”-nya, termasuk terhadap anak-anaknya. Di tahun-tahun terakhir hidupnya ia sempat diminta menjadi keuchiek di Peunayong, tempat tinggalnya dan menolak.

Di Aceh sendiri ambiguitas itu terjadi. Tgk Daud Beureueh yang sempat menjadi tokoh utama pendukung kemerdekaan RI akhirnya menjadi pemberontak. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang lebih dahulu melawan kolonialisme dibandingkan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir tak sepanjang waktu berjaya. Karya fenomenalnya Naar de Republik (Menuju Kemerdekaan Republik Indonesia) masih dibaca hingga sekarang, tapi ia dibunuh begitu saja oleh tentara republiknya sendiri.

Kalau para Steemians menonton film Pemberontakan G30S/PKI semalam di TV One tentu melihat sosok Mayjen Pranoto. Di Film itu digambarkan sebagai manusia licik. Padahal Soekarno saat itu telah memilihnya sebagai pelaksana harian tertinggi Pimpinan Tertinggi Angkatan Darat, tapi Mayjend Soeharto tidak senang dengan penunjukan itu. Dengan pelbagai manuver, dan tentu tak dijelaskan di dalam film, jenderal yang juga dikenal sebagai pejuang 45 itu ditangkap dan ditahan dibawah rejim Orde Baru selama 15 tahun tanpe pemeriksaan dan pengadilan! Kisah itu dituliskan di dalam memoarnya. Itulah film versi Orde Baru yang memperlihatkan hanya ada pahlawan: Soeharto dan Sarwo Edie Wibowo.

Source:

Demikian pula nasib Aceh, tidak seindah film India atau Korea. Daerah yang awalnya disebut sebagai daerah modal kemerdekaan Indonesia, pernah dituduh durhaka karena pemberontakannya. Pada masa panjang itu telah banyak yang tewas dan syahid. Papua yang menjadi modal lain bagi republik ini juga belum mendapatkan perdamaian yang layak. Ingatan saya merambat pada kenangan makam kakek saya di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh, termasuk makam-makam lain yang sunyi tak bersuara. Saya ingat puisi Pablo Neruda, “Hanya Kematian” (Only Death/Solo La Muerte).

Di sana hanya ada pemakaman sunyi,
lubang kuburan diisi tulang-tulang tak bersuara
jiwa melewati sebuah terowongan
sunyi, gelap, pekat;
seperti sebuah kecelakaan kapal kita mati di dalamnya
seperti bekapan di hati
seperti sebuah rambatan, beranjak dari kulit masuk ke dalam roh kita

Jutaan warga Indonesia yang ikut upacara pada tahun ini pasti punya ingatan yang tidak tunggal. Ingatan itu adalah nafas yang menghidu terhadap orang-orang yang ada dalam lingkaran sejarah kita, yang hidup dalam foto-foto dan cerita. Pikiran pun pasti bercabang-cabang. Banyak ironi dalam nasionalisme upacara bendera. Tidak semua bisa kita urai sejelasnya di sini.

Maksud saya, apakah kita memperjuangkan nasionalisme bendera atau mendukung gagasan khilafah (mondialisme/globalisasi agama, pasar, teknologi), hendaknya nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan persatuan bangsa menjadi pola utama. Jangan lupa, sejarah dan ingatan tentang kita, keluarga, tetangga, kampung, anti-kolonialisme dibangun di atas alas bangsa ini: Indonesia. Semua gugus Nusantara, termasuk daerah terluka seperti Aceh dan Papua, ada di dalamnya.

30 September 2017

---