the history of Pancasila as a source of law/sejarah Pancasila sebagai sumber hukum (Bilingual)
Indonesia
![](https://steemitimages.com/640x0/https://pixabay.com/get/e830b60c21f0023ecd1f4d05e14f449fe56ae3d018b8114592f3c37c/indonesia-1573943.png)
Pancasila berarti lima asas atau lima prinsip yang merupakan nama dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit di abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama Prapanca dan Sutradara Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain memiliki makna “Berbatu sendi yang lima” (sangsekerta), Pancasila juga berarti “pelaksanaan kesusilaan lima” (Pancasila Krama), yaitu: jangan melakukan kekerasan, jangan mencuri, jangan dengki, tidak berbohong, dan jangan mabuk dengan minuman beralkohol /obat-obatan.
Sebelum membahas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, penting untuk terlebih dahulu mengenalkan konsep staatsfundamentalnorm yang merupakan fondasi penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.
Staatsfundamentalnorm (norma dasar negara) adalah istilah yang digunakan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan teori Hans Kelsen tentang Tingkat Normal (stufentheorie).
Mengenai norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarki hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu:
- Staatsfundamental dalam bentuk norma dasar negara atau sumber semua sumber hukum;
- Staatsgrundgezetze dalam bentuk hukum dasar, jika diatur dalam dokumen negara menjadi sebuah konstitusi atau vervassung;
- Formelegezetze atau undang-undang formal yang dalam peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat wajib, dalam hal pelaksanaan dan sanksi hukum;
- Verordnung en dan autonome satzungen yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan yang bersifat otonom, baik yang lahir dari delegasi atau atribusi. (Dardji; 1999; 21)
Jika konsep staatsfundamentalnorm yang oleh Hans Nawiansky diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia, maka norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai sistem multi-lapis, multi-tier dan juga berkelompok. Penegakan norma akan bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku. Dan seterusnya sampai norma dasar negara (staatsfundamentalnorm).
Dalam hirarki ini, ilmuwan hukum Indonesia melihat Pancasila sebagai sebuah staatsfundamental yang diadopsi oleh Hans Nawiasky. Pancasila inilah yang dijadikan dasar sumber semua sumber hukum (staatsfundamenalnorm). (Hamid, 1990).
Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam kasus ini Hans Nawiasky menyebut grundnorm dengan istilah staatsfundamentalnorm yang dibedakan dari konstitusi. Tidak semua nilai yang terkandung dalam konstitusi adalah staatsfundamentalnorm. Nilai-nilai yang termasuk staatsfundamentalnorm menurut dia hanya semangat nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi,
sedangkan norma yang tercantum dalam pasal-pasal konstitusi mencakup kategori norma abstrak. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusional Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Jimly: 2006).
English
![](https://steemitimages.com/640x0/https://pixabay.com/get/e830b60c21f0023ecd1f4d05e14f449fe56ae3d018b8114592f3c37c/indonesia-1573943.png)
Pancasila means five principles or five principles which are the basic name of the Republic of Indonesia. The term Pancasila has been known since the age of Majapahit in the XIV century contained in Nagara Kertagama Prapanca and Tantular Director, In this Sutasoma book, besides having meaning “Berbatu sendi yang lima (Five stone joints)” (sangsekerta), Pancasila also means “the implementation of decency five” (Pancasila Krama), namely: do not commit violence, do not steal, do not be spiteful, can not lie, and do not get drunk with alcoholic beverages /drugs.
Before discussing Pancasila as the source of all sources of law, it is important to first introduce the concept* staatsfundamentalnorm* which is an important foundation for the birth of the concept of Pancasila as the source of all sources of law.
Staatsfundamentalnorm (basic norm of state) is a term used by Hans Nawiasky with his theory of Level of Legal Norm (Tingkat Norma Hukum). (Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) as the development of Hans Kelsen's theory of the Normal Level (stufentheorie).
Regarding legal norms, Hans Nawiasky uses legal hierarchy can be divided into 4 (four) levels, namely:
- Staatsfundamental in the form of basic norms of the state or the source of all sources of law;
- Staatsgrundgezetze in the form of a basic law, if set in a state document into a constitution or vervassung;
- Formelegezetze or formal law in which the rules can be set a mandatory provision, in the case of implementation and legal sanctions;
- Verordnung en and autonome satzungen are the rules of implementation and regulations that are autonomous, born of a delegation or attribution. (Dardji; 1999; 21)
If the concept of staatsfundamentalnorm which by Hans Nawiansky applied in the system of legal norms in Indonesia, then the applicable legal norms will be seen as multi-layered, multi-tiered and grouped systems. Enforcement of norms will be sourced and based on higher norms, and higher norms apply. and so on until the basic norm of state (staatsfundamentalnorm).
In this hierarchy, Indonesian legal scientists see Pancasila as a fundamental staatsfundamental adopted by Hans Nawiasky. Pancasila is the basis of the source of all sources of law (staatsfundamenalnorm). (Hamid, 1990).
Meanwhile, Jimly Asshiddiqie states, that in this case Hans Nawiasky called grundnorm with the term staatsfundamentalnorm which is distinguished from the constitution. Not all the values contained in the constitution are staatsfundamentalnorm. Values that include staatsfundamentalnorm according to him only the spirit of values contained in the constitution, while the norms contained in the articles of the constitution include the category of abstract norms.
Therefore, if it is associated with the constitutional system of the Republic of Indonesia, it can be distinguished between the Preamble to the 1945 Constitution, with articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Jimly: 2006).
Post yg bagus.. Bermanfaat untuk mengenal negri ini
terimakasih. semangat juga untuk kamu @bahgia
This post has received a 5.81% UpGoat from @shares. Send at least 0.1 SBD to @shares with a post link in the memo field.
Invest your Steem Power and help minnow at the same time to support our daily curation initiative. Delegate Steem Power (SP) to @shares by clicking one of the following links: 1000 SP, 5000 SP or more. Join us at https://steemchat.com/ discord chat.
Support my owner. Please vote @Yehey as Witness - simply click and vote.