10 point Komitmen KPK dengan Pemerintah Daerah

Dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di daerah-daerah, KPK telah menetapkan 10 Point Komitmen dengan Pemerintah Daerah, berikut adalah komitmen tersebut:

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui implimentasi e-planning dan e-budgeting.
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement serta LPSE.
3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi yang transparan dan profesional dan melaksanakan perbaikan tata kelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan terhindar dari praktik korupsi.
4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implimentasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan daerah melalui implimentasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN.
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.