Review Acehnologi (Volume 2 : 21) Politik Aceh

Ini bab terakhir yang akan saya bahas dalam buku Acehnologi volume 2 yang pembahasannya mengenai Politik Aceh.

Literatur mengenai politik Aceh mendapatkan tempat yang amat besar di dalam diskursus keAcehan, setelah wacana mengenai Sejarah Aceh. Pemabahasan politik menjadi suatu hal yang khusus ketika setelah membahas tentang Sejarah Aceh, ini disebabkan oleh orang yang sudah banyak menjelaskan tentang Aceh berdasarkan politik. Namun belum terdapat karya yang secara komperehentif. Jika kita lihat kebelakang (sejarah) politik Aceh sudah ada dari zaman dulu, ini berdasarkan kenyataan bahwa Aceh dulunya merupakan kerajaan.

Sumber kajian politik di Aceh bisa kita telaah mulai dari hikayat, bahkan sampai dokumen-dokumen penjajah. Selanjutnya kita juga bisa melihat kembali bagaimana cara Sultan Iskandar Muda sampai dengan sosok Daud Beureueuh dan Hasan di Tiro menjalankan roda pemerintahan Aceh dengan gerakan yang membawa semangat din yang pasti mencakup dengan pembahasan politik. Dan pada politik Aceh juga cenderung ditarik oleh dunia Melayu, maka dari itu politik di Aceh dilihat dari perspektif kebangkitan dunia Melayu.

Untuk memudahkan memahami pemikiran Politik Aceh, di bagi dalam beberapa fase-fase, yaitu : Pertama, adanya kemunculan kerajaan Islam di Aceh, pada masa itu pengaturan dalam negeri didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Kedua, pada letak yang strategis ini pihak asing dimulai dari penjajah hingga Indonesia mencoba melemahkan pengaruh Aceh di Nusantara. Ketiga, pada persoalan internal rakyat Aceh hilangnya kesatuan dan persatuan, dan ini juga merupakan sebab runtuhnya kerajaan Aceh ditambah dengan hubungan ulama dengan ule balang hancur. Keempat, setelah Indonesia merdeka politik Aceh arah tujuannya banyak ditunjukkan pada pemerintah Republik Indonesia. Kelima, sejak tahun 2005 Aceh sudah kembali membangun sistem politik dari Barat melalui adanya pendirian partai politik lokal, juga membuat simbolisasi kekuasaan politik melalui lembaga Wali Nanggroe. Jadi kesimpulan adalah Politik Aceh suadah dimulai sejak dari abad ke-18 hingga abad ke-21.

Dari beberapa fase diatas, terdapat actor yang bermain pada Politik Aceh. pada masa awal kondisi politik di Aceh aktornya adalah ulama ketika orang dari istana menyerahkan kekuasaan untuk menyerang Belanda. Terlepas dari itu semua, peran perempuan di dalam dunia politik cenderung dianggap tidak mampu di dalam dunia politik, politik hanya diperuntukkan untuk para lekaki saja. Padahal perempuan mempunyai makna yang sangat penting di dalam dunia politik untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan lain-lainya. Jadi ketika kita ingin mengakaji tentang Politik Aceh maka kita harus melihat beberapa aspek, yaitu seperti aktor, peristiwa pengaruh luar Aceh, konsep yang diterapkan dan juga kondisi sosial kemasyarakatan. Praktik politik di Aceh bisa kita jumpai dalam berbagai literatur sejarah teutama hikayat atau sistem pemerintahan yang termuat di dalam Adat Meutuka Alam. Nama pemikir politik Aceh yang masih dikenal sampai sekarang adalah ada Sultan Malik al-Saleh dan Surya Paloh.

Dan yang paling penting adalah untuk persoalan poitik Aceh dapat digali dari konsep-konsep yang muncul di dalam kehidupan rakyat Aceh atau digali dari narasi Sejarah perjuangan rakyat Aceh. karena jika suatu etnik punya peran penting di dalam suatu peradaban, maka dengan demikian ia akan memiliki akar pemikiran politik di dalam sejarah bangsa itu. Secara umum peristiwa politik di Aceh selalu dimulai oleh konflik, baik sesama orang Aceh maupun dengan pihak luar. Para penstudi Politik Aceh, dapat memulai dengan menelusuri biografi aktor-aktor utama di dalam mempraktikan Politik Aceh.