PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang lebih familiar dengan nama Program Dana Desa, yang sudah berjalan sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan saat ini. telah memberikan banyak dampak positif terhadap sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini diluncurkan untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 ini telah tersusun Peraturan Bupati (PERBUP) Prioritas Kegiatan yang mengakomodir 20 % dari Dana Desa (DD) untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Perempuan pada sektor pengembangan ekonomi Keluarga/Rumah Tangga mereka. Sehingga harapannya tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat dapat lebih meningkat, sehingga daya beli juga akan meningkat pula serta sekaligus dapat menekan angka kemiskinan.

Menidaklanjuti langkah positif tersebut diatas, berbagai Pihak terkait diantaranya: Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Para Tenaga Pendamping Profesional dan Para Keuchik sebagai Pemegang Otoritas Keuangan di desa melakukan Rapat Konsolidasi untuk mensinergikan langkah-langkah kebijakan program kegiatan dengan Regulasi yang ada pada Program Dana Desa Ini. Harapannya dengan Program 20 % Pemberdayaan Perempuan ini para ibu-ibu di desa dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan tersebut, terutama pada upaya pengembangan kegiatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga dan sektor-sektor pengembangan ekonomi lainnya yang dapat menunjang langsung ekonomi mereka.

Sebagai Tenaga Pendamping pada Program Dana Desa ini tepatnya sebagai Tenaga Ahli-Teknologi Tepat Guna (TA-TTG), saya mencoba menyusun sebuah konsep kegiatan yang baik, sehingga penerapan kegiatan ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh berbagai pihak tentunya.

Hal yang saya lakukan diantaranya dengan melakukan diskusi yang intens dengan Ibu Bupati selaku ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Instansi Terkait serta Pihak-Pihak lain yang kompeten.