Analisis Partisipasi dan Kepentingan Stakeholder dalam Pendidikan Aceh Pasca Tsunami

Pemerintah adalah penyedia layanan pendidikan yang dominan di Aceh, meskipun sekolah-sekolah Islam swasta, di bawah naungan Kementerian agama, mencakup sekitar 15% - 20% dari pendaftaran. Selain itu, sekolah-sekolah Islam lainnya yang tidak mengikuti kurikulum nasional (dayah) merupakan sekitar 3% dari penyediaan, di samping beberapa sekolah dasar dan menengah swasta di daerah perkotaan yang lebih baik. Penggunaan hukum syariah di Aceh berarti bahwa Departemen agama secara relatif merupakan kekuatan yang lebih berpengaruh dalam pendidikan daripada di provinsi lain dan konsolidasi Departemen pendidikan nasional / Departemen agama sebagai satu administrasi telah diperdebatkan. Komunitas internasional sementara adalah kelompok yang berpengaruh selama periode rekonstruksi pasca tsunami, membantu memenuhi kebutuhan darurat / rekonstruksi (misalnya membangun kembali sekolah). Namun, dalam konteks Aceh, donor / LSM hanya memiliki pengaruh yang terbatas, mengingat bahwa bahkan pada puncak upaya rekonstruksi, dukungan donor hanya mencakup 15% - 20% dari pengeluaran diskresioner.

Namun demikian, telah diakui bahwa kelompok donor pendidikan bekerja secara konstruktif dengan BRR dalam upaya rekonstruksi dan dengan kuat mempromosikan transisi dari rekonstruksi sektor ke pembangunan

Pengaturan tata kelola untuk perencanaan sumber daya sektor tidak merata, dicirikan oleh;
i) suara orang tua yang semakin signifikan dalam penggunaan anggaran operasional sekolah, kurang begitu untuk keputusan belanja kabupaten / sekolah secara keseluruhan;
ii) peningkatan perhatian pada alokasi anggaran untuk kelompok yang sebelumnya dikecualikan (mis. beasiswa sekolah menengah atas untuk orang miskin, dana hibah kepada penyedia pendidikan non-formal);
iii) peningkatan ketersediaan informasi tentang formula pembiayaan anggaran operasional sekolah, kurang begitu untuk keseluruhan transfer anggaran provinsi / kabupaten; dan
iv) pemantauan eksternal terbatas terhadap anggaran pendidikan Aceh oleh kelompok masyarakat dan badan pengawas independen. Meskipun demikian, ketersediaan informasi hasil pendidikan secara keseluruhan berada pada tren yang meningkat di Aceh dan nasional, didorong oleh pengenalan akreditasi sekolah wajib dari tahun 2009 dan peningkatan penyebaran informasi anggaran dan hasil pemeriksaan siswa dalam domain publik dan media.

bersambung