LEMKASPA: SESALKAN SIKAP TAK KOOPERATIF PT MEDCO

ACEH TIMUR- Lembaga Kajian Strategis Pembangunan Aceh (LEMKASPA) Cabang Aceh Timur, menyesalkan sikap tak kooperatif PT Medco E & P Malaka yang mengabaikan hasil musyawarah yang di fasilitasi oleh Muspika Indra Makmu, antara PT Swadaya dengan masyarakat pada kamis, 22 Februari 2018, kemaren.

Ketua LEMKASPA Cabang Aceh Timur, Sanusi Madli, Kamis (1/3/2018) mengatakan, informasi yang kami terima, Muspika sudah meneruskan rekomendasi hasil rapat kepada PT Medco, Muspika meminta PT Medco untuk membuat pertemuan dengan para Mancon serta para subcon antara tanggal 22 Februari sampai dengan 01 Maret 2018.

“hasil musyawarah antara PT Swadaya dengan masyarakat melahirkan kesimpulan bahwa perlu adanya pertemuan antara masyarakat dengan PT Medco, hasil ini pula sudah diteruskan kepada PT Medco oleh muspika setempat, namun sampai batas terakhir yakni tanggal 1 Maret belum ada tanda tanda adanya pertemuan,” kata sanusi.

Masyarakat ingin bertemu langsung dengan PT Medco untuk mencari solusi bersama secara musyawarah, supaya persoalan yang ada dapat diselesaikan secara bijak, namun pihak perusahaan terkesan mengabaikan hasil musyawarah ini dan mengabaikan surat dari muspika setempat.

“kita sangat menyesalkan sikap perusahaan yang tidak kooperatif, seharusnya perusahaan menyambut baik rencana itu, supaya masalah dapat segera selesai dan konflik yang lebih besar dapat dihindari, setiap masalah pasti bisa di selesaikan dengan musyawarah, namun kalau bertemu saja terkesan menghindar, bagaimana bisa selesai ini masalah,” sesal sanusi

Sanusi melanjutkan, perusahaan punya kewajiban untuk memperdayakan masyarakat sekitar, sehingga kehadiran perusahaan benar benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat hanya menerima dampak buruk dari kehadiran perusahaan.

“kalau perusahaan tidak dapat diajak bicara baik baik, diajak musyawarah secara baik baik, saya khawatir ini akan terus bermasalah tanpa ada muara, muspika harus mengambil tindakan bijak untuk menyelesaikan persoalan ini, kalau juga tidak ada titik temu, pemerintah kabupaten harus turun tangan, jangan sampai konflik ini membesar, karena dapat mengganggu iklim pembangunan,” harap sanusi

Persoalan konflik antara warga sekitar dengan perusahaan sudah sangat kompleks, mulai dari transparansi perekrutan tenaga kerja hingga persoalan lingkungan, “kita berharap masyarakat tidak berjuang sendirian, perwakilan rakyat di parlemen harus berjuang demi keadilan,” tutup sanusi