Aceh, Provinsi Kaya dengan Masyarakat Miskin

DALAM beberapa hari terakhir, satu topik pembicaraan yang hangat dibicarakan di Aceh baik dalam rapat formal, obrolan warung kopi, ataupun di media sosial adalah mengenai rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang menyebutkan tingkat kemiskinan Aceh berada di peringkat ke-6 Indonesia. Dengan status sebagai satu provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) terbesar di Indonesia, tinginya angka kemiskinan memang menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibicarakan.

Home » Opini
Opini
Aceh, Provinsi Kaya dengan Masyarakat Miskin
Senin, 15 Januari 2018 08:43

Aceh, Provinsi Kaya dengan Masyarakat Miskin
serambitv
kemiskinan
Oleh Teuku Munandar
DALAM beberapa hari terakhir, satu topik pembicaraan yang hangat dibicarakan di Aceh baik dalam rapat formal, obrolan warung kopi, ataupun di media sosial adalah mengenai rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang menyebutkan tingkat kemiskinan Aceh berada di peringkat ke-6 Indonesia. Dengan status sebagai satu provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) terbesar di Indonesia, tinginya angka kemiskinan memang menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibicarakan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada 2016 realisasi pendapatan Aceh (tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota) mencapai Rp 41,86 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp 42,18 triliun. Besaran realisasi pendapatan dan belanja Aceh tersebut menduduki peringkat ke-7 terbesar di Indonesia.
Idealnya bila Aceh memiliki banyak uang (anggaran), maka selayaknya kesejahteraan masyarakatnya akan lebih baik dibandingkan provinsi lain yang uangnya lebih sedikit. Namun apa yang ada di atas kertas belum tentu sama dengan fakta di lapangan. Anggaran yang besar belum bisa menjamin akan menghasilkan output berupa kesejahteraan masyarakat, tergantung bagaimana mengelolanya, serta faktor eksternal lainnya.

ADVERTISEMENT

Di balik status predikat penduduk miskin ke-6 yang disandang oleh Provinsi Aceh, terdapat hal positif yang perlu diapresiasi, yaitu turunnya jumlah penduduk miskin per September 2017 menjadi 829,80 ribu orang dari 872,61 ribu orang per Maret 2017, atau turun sebesar 42 ribu jiwa (4,81%). Namun tentunya, bukan berarti pemerintah dan stakeholders lainnya dapat berpuas diri atas penurunan jumlah penduduk miskin tersebut, karena dari sisi jumlahnya masih terbilang tinggi dan terdapat potensi terjadi peningkatan di masa mendatang akibat perkembangan dan dinamika perekonomian domestik dan global.
Berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia, perekonomian Aceh pada 2018 ini diproyeksikan akan tumbuh sekitar 3,55% hingga 4,55%, lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2017 yang berada di kisaran 3,75% hingga 4,75%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2018, selain disebabkan terganggunya proses produksi akibat kondisi cuaca, juga dipengaruhi oleh tren penurunan harga di tingkat dunia pada beberapa komoditas utama Aceh seperti kopi dan kelapa sawit.
Dari sisi inflasi, meskipun Bank Indonesia optimis tingkat inflasi Aceh pada 2018 akan lebih rendah dari 2017, namun risiko kenaikan harga akibat naiknya harga minyak dunia menjadi hal yang perlu diantisipasi dengan baik. Fakta selama ini menunjukkan pada umumnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Tekanan terhadap inflasi bisa juga bersumber dari fluktuasi nilai tukar Rupiah.
Risiko ketidakpastian global akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga Bank Sentralnya (Fed Fund Rate) dapat menyebabkan keluarnya modal asing dari Indonesia (Capital Outflow), sehingga berdampak pada melemahnya nilai tukar Rupiah (depresiasi). Kondisi ini menjadikan harga barang impor naik yang dapat mendorong terjadinya inflasi, atau yang dikenal dengan imported inflation.
Menghadapi tantangan ekonomi
Mencermati proyeksi makroekonomi 2018 tersebut, maka bila pengelolaan ekonomi tidak dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, dapat berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan di Aceh. Setidaknya terdapat lima hal yang menurut penulis dapat dilakukan dan menjadi perhatian Pemerintah Aceh serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan agar kemiskinan di Aceh semakin berkurang.

Pertama, penciptaan lapangan kerja. Satu strategi mengentaskan kemiskinan adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang terbilang tinggi, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tergolong rendah, menjadikan kemiskinan rentan terjadi pada masyarakat. Sempitnya lapangan kerja ditambah lagi dengan masuknya tenaga kerja asing akibat kualitas SDM dalam negeri yang belum memenuhi standar, menyebabkan angka pengangguran meningkat. Tanpa penghasilan yang layak dan tetap, maka kemiskinan akan semakin akrab dengan masyarakat Indonesia, termasuk di Aceh.