Menunggu Penyelesaian 12 Rekomendasi Soal Dana Otonomi Khusus Aceh yang "Gelap" Rp12,66 Miliar

---

Pemeriksaan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh pada periode 008-2018 dalam penggunaaan DOKA, terdapat 10 temuan dengan 41 rekomendasi sebesar Rp32,38 miliar. Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Aceh periode 2008 sampai 2018 terkait penggunanan DOKA ada 10 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti. Tetapi, masih ada 15 rekomendasi sebesar Rp132,15 juta sedang penyelesaian, sedangkan 16 rekomendasi sebesar Rp32,25 miliar belum ditindaklanjuti.

Hasil audit BPK RI dengan tujuan tertentu atas penggunaan DOKA periode 2008 sampai 2010 didapati sebanyak 40 temuan dan 90 rekomendasi sebesar Rp13,21 miliar. Dalam 41 rekomendasi sebesar Rp551,25 juta selesai ditindaklanjuti, tetapi 47 rekomendasi sebesar Rp12,66 miliar masih dalam proses penyelesaian dan ada dua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Hasil audit periode 2008 sampai 2012 oleh BPK RI terhadap penggunaan DOKA, didapatkan 34 temuan dan 63 rekomendasi sebesar Rp3 miliar. Hanya tujuh rekomendasi yang baru ditindaklanjuti sedangkan 55 rekomendasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Selain itu, Rencana Induk Pemanfaatan DOKA tahun 2008 sampai tahun 2027 belum dijabarkan secara detail dalam capaian penyaluran DOKA tersebut. Secara umum, program-program yang diusulkan dalam Rencana Induk Pemanfaatan DOKA sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

---

---

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Republik Indonesia (BAKN RI) memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. BPK RI saat melakukan audit tujuan tertentu menemukan masih banyak hasil temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh;
2. Mekanisme dalam menyalurkan DOKA mengikuti mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus atau sama dengan daerah otonomi khusus lainnya;
3. Dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh, Pemerintah Aceh sangat bergantung kepada DOKA dari Pemerintah Pusat;
4. DOKA memberikan manfaat yang besar dalam menunjang ekonomi rakyat Aceh. Hal ini ditandai dengan turunnya angka kemiskinan (walaupun masih tertinggi di Sumatera), turunnya jumlah pengangguran, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Aceh.
   BAKN DPR RI juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi dalam pengelolaan DOKA, yaitu:
5. BAKN mendorong Pemerintah Pusat duduk bersama Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan tindak lanjut dari hasil temuan BPK RI dalam pengelolaan DOKA agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
6. Perlunya Pemerintah Pusat membentuk ketentuan dan peraturan tentang pemisahan laporan pertanggungjawaban keuangan dari DOKA;
7. Pemerintah Aceh perlu mengurangi ketergantungan dari DOKA untuk melakukan pembangunan di Aceh. Pemerintah Aceh wajib mendorong Badan Pengelola Migas Aceh untuk menjadi lokomotif pembangunan Aceh ke depan;
8. Pemerintah Aceh wajib membuat proporsi alokasi DOKA pada setiap bidang yang mendapat pembiayaan dari DOKA melalui qanun atau Peraturan Gubernur Aceh;
9. Memperhatikan besarnya dana SILPA DOKA setiap tahunnya, Pemerintah Pusat perlu membuat peraturan tersendiri melalui Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri;
10. Pemerintah Aceh diminta segera melakukan revisi terhadap Rencana Induk Pemanfaatan DOKA berkaitan dengan target dan capaian setiap bidang yang mendapatkan pembiayaan DOKA;
11. Pemerintah Aceh lebih fokus pada bidang pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan alokasi anggaran;
12. Pemerintah Aceh perlu merevisi studi kelayakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, serta perancangan dan pengawasan yang dibiayai oleh DOKA, khususnya di tingkat kabupaten dan kota sehingga lebih terarah dan tepat sasaran.

---